sumber : RiauBisnis
Persoalan investasi memang tidak ada habisnya untuk dibahas, meski pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis di bidang investasi, tapi persoalan investasi di daerah masih belum terselesaikan dengan baik.
Pemprov Riau menilai kalau selama ini persoalan investasi itu sebenarnya ada di pusat, apa yang terjadi daerah, seperti halnya investasi di Riau merupakan imbas dari kebijakan ekonomi dan investasi yang selama ini diambil oleh pemerintah pusat.
“Jadi kalau ada daerah yang tidak berkembang sektor investasinya, bukan berarti kesalahannya ada pada daerah saja, justru persoalan besar itu ada di Jakarta,” ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau, Feizal Qomar Karim, kepada riaubisnis.com baru-baru ini
Ditambahkannya, berdasarkan hasil survey Bank Dunia baru-baru ini didapat fakta, bahwa sebanyak 68 persen lebih faktor penghambat investasi di Indonesia itu ada pada kebijakan dan wewenangan dari pemerintah pusat.
Jadi, menurut Feizal kurang arif kalau kemudian pusat menyalahkan daerah karena tidak mampu meningkatkan sektor investasinya. Data dari Bank Dunia tersebut, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa masih banyak persoalan investasi yang harus dibenahi.
Beberapa faktor yang dinilai menjadi tanggung jawab pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, perpajakan, keuangan dan tentu saja kebijakan di bidang ekonomi. Semua hal tersebut, menurut Feizal, menjadi penilaian dari investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jika kebijakan ekonomi dan investasi tidak pro bisnis, maka investor pun akan enggan menanamkan modalnya.
“Mestinya harus juga dipahami, apa yang menjadi tanggung jawab pusat dan yang menjadi tanggung jawab daerah,” katanya.
Sementara itu untuk item lainnya, seperti masalah korupsi, praktek persiangan, tenaga kerja, dan kriminalitas juga menjadi tanggung jawab pusat bersama daerah bagaimana membenahi masalah tersebut.
Hasil Survei Bank Dunia
No | Faktor-Faktor Penghambat | Persentase
| Kendali Kewenangan |
1 | Ketidakpastian Pengaturan dan Kebijakan Ekonomi | 23 Persen | Pusat |
2 | Ketidakstabilan Makro Ekonomi | 18 Persen | Pusat |
3 | Perpajakan | 17 Persen | Pusat |
4 | Keuangan | 10 Persen | Pusat |
5 | Korupsi | 10 Persen | Pusat dan Daerah |
6 | Infrastruktur | 9 Persen | Pusat dan Daerah |
7 | Praktek Anti Persaingan | 5 Persen | Pusat dan Daerah |
8 | Keahlian dan Pendidikan Tenaga Kerja | 5 Persen | Pusat dan Daerah |
9 | Kriminalitas | 3 Persen | Pusat dan Daerah |
Sumber: Tabulasi World Bank Investment Climated Survey.
Tabulasi World Bank ini tak bilang di Pemerintah Pusat, tapi World Bank memaparkan presentase nya dalam bidang-bidang faktor penghambat. Kemudian Riau Bisnis dengan inisiatif mereka mencoba memaparkan kalau kondisi ada di Indonesia, faktor itu kerjaan dan tanggung jawab siapa ....
Well, hasilnya tidak jauh2 dari yang sudah kita ketahui selama ini :D
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.