Berawal Dari Harapan Berakhir Dengan Ketidakadilan!

KRONOLOGIS PEMBANGUNAN PLTA KOTOPANJANG, SEJAK AWAL SAJA RIAU SUDAH DICURANGI OLEH PLN

(oleh : Wan Ghalib , salah seorang tokoh Pendiri Provinsi Riau)

Saya mencoba mengemukakan , bahwa Pemda Riau sudah cukup tanggap dan berusaha keras untuk mengatasi kekurangan tenaga listrik untuk provinsi Riau. Berkali-kali Gubernur Imam Munandar (alm) mengajukan untuk membangun PLTA Kotopanjang. Tetapi terus-menerus ditolak oleh kepala PLN Sumbar Riau Ir. Muin. Akhirnya Pak Imam Munandar menghadap dan "menyembah-nyembah" kepada Presiden Soeharto (jaman orde baru, ya kita sudah tahulah ya bagaimana suramnya birokrasi pada saat itu) dan sebelum itu sempat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Menteri Energi dan Migas, Subroto, sehingga dibangunlah PLTA Kotopanjang di kabupaten Kampar, Riau.


Sejak awal bagi dan harapan keseluruhan rakyat Riau dan pemerintah Riau, PLTA Kotopanjang adalah untuk Riau. Namun harapan bernyata lain, Setelah PLTA Kotopanjang beroperasi, manajemennya JUSTRU DIPEGANG oleh PLN Sumbar - Riau! Betapa kecewanya "Orang Riau", karena PLN lebih dulu membangun tiang-tiang untuk interkoneksi ke daerah lain (SUMBAR) yang JELAS-JELAS sudah punya EMPAT PLTA. Secara geografis saja daerah Riau itu justru jauh lebih luas daripada daerah Sumbar.


Adalah kemungkinan cerita sedih ini akan berulang kembali, apabila Riau disetujui pemerintah untuk menanam modal sebesar 2.5 triliun, untuk membangun PLTU dengan kapasitas 2 x 100 MW. Dalam ancang-ancang sebagaimanan dijelaskan oleh Gubernur H.M. Rusli Zainal, peranan PLN Riau masih tetap akan dominan.

Kalaulah sinyalemen bahwa PLN Riau tidak becus, kemungkinan besar daya lustrik yang dibangun dengan susah payah oleh pemda Riau akan terjadi lagi pesta pora menyedot daya listrik untuk Riau dialirkan ke daerah lain melalui interkoneksi yang sudah lama tersedia.

Apa yang disinyalir oleh Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang Mit interkoneksi PLN tidak adil, memang sudah lama ketidak adilan ini berlangsung. Kalau Riau ingin bergerak sendiri dalam masalah kelistrikan ini, seharusnya Provinsi Riau mendirikan sendiri PLD yang TIDAK BERNAUNG dibawah PLN.


Pemerintah Pusatpun juga sedari dulu menzalimi Riau!.

Actually, APBD itu utamanya bukan dipakai untuk kelistrikan. Itu untuk keperluan belanja daerah seperti pendidikan (sekitar 20-25% APBD, sudah sejak bertahun-tahun yang lalu), infrastruktur dasar--pembangunan sekolah, gedung2, jembatan, jalan raya provinsi, rumah sakit (sekitar 40-50%), dan untuk belanja kepegewaian--kesehatan, PNS, pelayanan publik ... itu udah sekitar 20-25% lagi....


Listrik itu dimana-mana bukan tanggung jawab daerah. Itu tanggung jawab PLN. Menurut undang-undang kelistrikan juga daerah tidak berhak menyelenggarakan listrik dalam tahapan distribusi. Kalau pun boleh produksi, LISTRIK ITU HARUS DIJUAL KEPADA PLN UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KE MASYARAKAT... PARAHNYA, HARGA LISTRIK itu harus ikut harga PLN (yang katanya murah dan merugikan investor).


Jadi kalaupun pemerintah daerah udah kasih pembangkit, kalau mekanisme PLN masih korup ... yaa .... hilang juga lah bantuan2 pemerintah daerah. Keterkaitan kerja PLN dengan pemerintah pusat juga masih sangat tinggi. PLN gak akan jalan, tanpa itikad baik dari pemerintah pusat untuk memajukan kelistrikan di daerah.


Perlu diketahui, pemprov Riau sudah berkali-kali hingga 3-4 kali mengajukan solusi kelistrikan di Riau, seperti tahun lalu, investor negara Qatar yang sudah tinggal teken MoU saja dengan Riau, TAPI APA?? Lagi-lagi Riau dizalimi oleh pusat dengan alasan regulasi mereka! Dan akhirnya...gagal lagi.

Bayangkan.... investor kelistrikan mengantri untuk menyelenggarakan kelistrikan di Luar Jawa, dari Cina dan Arab tuh banyak banget. TAPI APA???? Semuanya cuman jadi tumpukan berkas2 dokumen di Jakarta, tidak bisa dilanjutkan ke daerah.... apa karena birokrasi di Jakarta berbelit-belit??? Atau ingin supaya Riau tidak menjadi lebih maju lagi ??? Atau konspirasi???


Harusnya urusan investasi kelistrikan (dan infrastruktur strategis) bisa langsung diselesaikan di daerah, seperti layaknya investasi perkebunan dan properti T_T .....Harapan besar untuk ini, jangan karena PUSAT lambat bertindak, daerah yang jadi celaka...


Lagipula investasi kelistrikan itu bukan proyek kecil ..... Angkanya bisa Rp 200-400 Miliar untuk sebuah pembangkit berdaya 2x150 MW saja ..... APBD 2 T, yang penggunaannya udah sarat untuk keperluan daerah harus diapakan ???

Masa' gara2 pembangunan pembangkit listrik gaji PNS terbengkalai ???? tunjangan guru tergadai ???? Tidak membangun gedung sekolah baru ???? Mengabaikan perawatan gedung sekolah ???

Mana DIPA kita kecil, dan banyak dana dari pusat itu mengalir ke Riau dalam jumlah yang sebenarnya kurang adil ( .... Belum lagi pembagian DBH Migas yang timpang. Hendak dianiaya pula dengan kelistrikan yang parah.

Saya selalu ungkapkan ini di setiap kesempatan diskusi, untuk membongkar ketidakadilan di Jakarta pada Riau:

MASA' DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI TERBESAR DI INDONESIA (60% kapasitas produksi nasional) KONDISI KELISTRIKANNYA LEBIH BURUK DARI DAERAH PENGHASIL BERAS.........


Tekanan itu udah banyak terjadi di Medan. Nyatanya PLN gak bisa buat apa2 tuh. Sekarang saatnya kita tekan yang di Jakarta buat bertindak .... karena perwakilan mereka yang ada di daerah, di Riau khususnya .... TELAH LUMPUH!!!!! SARAF PENDENGARAN dan SARAF PENGLIHATANNYA ..... Tidak tahu ya susahnya hidup di daerah yang panas tanpa keberadaan listrik (setidaknya buat menghidupkan kipas angin, AC, lemari pendingin, ataupun dispenser untuk mengeluarkan air2 dingin)....

Kita juga sama-sama tahu, kalau pameran elektronik di Riau ini, barang yang paling laku diluar TV dan Radio, biasanya adalah AC !! Apa masih mau menutup mata ???? AC mana bisa nyala kalau tidak ada listrik! (komentar Mahasiswa Riau di Malaysia)